MAKALAH
ADMINISTRASI
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
disusun oleh:
Nama : Ahmad Najahu Taufik
NIM : 13410223
Pendidikan Agama Islam
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA
SMT Genap 2013/2014
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dalam
administrasi pendidikan hal yang sangat penting juga yang tidak bisa di
hilangkan adalah hal pembiayaan pendidikan. Pembiayaan sangat berkaitan sekali
dengan uang. ini jelas tidak bisa dihindari mengingat pendidikan
merupakan benda ekonomi yang langka, dan uang merupakan salah satu yang perlu dikorbankan
untuk mendapatkanya. Uang
dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh
sirkulasi darah dalam tubuh.. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya
atau uang.
Uang ini
termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu, uang perlu
dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan
pendidikan.
Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangunan. Manfaat (benefit) individu sosial atau institusional akan diperoleh secara bervariasi. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen Pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi daan karakteristik pendidikan.
Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangunan. Manfaat (benefit) individu sosial atau institusional akan diperoleh secara bervariasi. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen Pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi daan karakteristik pendidikan.
B. Rumusan
Masalah
Sebagai usaha mengarahkan pembahasan
di dalam makalah ini, maka dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa Konsep Pembiayaan Pendidikan?
2. Apa itu biaya pendidikan dan
darimana sumber biaya pendidikan?
3. Bagaimana
struktur pembiayaaan pendidikan?
4. Apa
penganggaran itu?
C. Tujuan
Berdasarkan point-point pertanyaan tersebu diatas maka penulis
mempunyai tujuan dalam penulisan makalah ini, yaitu :
1.Memahami Konsep Pembiayaan Pendidikan
2.Memahami biaya pendidikan dan dari mana sumber biaya pendidikan itu
3.Memahami struktur pembiayaaan pendidikan
4.Memahami bagaimana penganggaran itu
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Konsep Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan
pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan
dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu
proses pendidikan[1].
Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan
pendidikan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Thomas John (1958:20) juga
mengungkapkan dalam konsep pendidikan sedikitnya ada tiga pertanyaan yang
terkait didalamnya yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga
pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan.[2]
Dalam “George Psacharopoulus” C.
Benson mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber-sumber
agar pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Ada tiga kriteria yang
digunakan untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan yaitu (1) adekuasi
(kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk layanan pendidikan, (2) efisiensi
dalam distribusi sumber pendidikan, dan (3) pemerataan dalam distribusi
sumber-sumber pendidikan.[3]
Dalam beberapa literatur
ekonomi pendidikan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan lebih mengacu
kepada pada pembiayaan formal yaitu sekolah, hal ini tentu memerlukan pembatasan
mengenai pendidikan, sebab kalau tidak maka pembiayaan pendidikan mesti juga
mencakup pendidikan nonformal, padahal jalur pendidikan ini sulit ditata dengan
prinsip manajemen modern. Untuk ini pada makalah ini pembiayaan pendidikan
dipandang sebagai pembiayaan pendidikan formal.
Menurut levin (1987),
pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia
digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah diberbagai
wilayah geografis dan tingkat pendidikan
yang berbeda-beda. Pembiayaan sekola ini berkaitan dengan bidang politik
pendidikan dan program pemerintah, serta administrasi sekolah. Dalam pembiayaan
sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan
semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.
Setiap kebijakan dalam
pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan
dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang
berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekusensinya terhadap
pembiayaan pendidikan yakni:
a) Keputusan
tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidik dapat
disediakan
b) Keputusan
tentang bagaimana mereka akan dididik
c) Keputusan
tentang siapa yang akan membayar baiaya pendidikan
d) Keputusan
tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung
pembiayaan sekolah
Dalam kajian ini hal yang
perlu diperhatikan adalah adanya keterlibatan uang dalam pendidikan, dimana hal
ini jelas tidak bisa dihindari mengingat pendidikan merupakan benda ekonomi
yang langka, dan uang merupakan salah satu yang perlu dikorbankan untuk
mendapatkanya. Oleh karena itu, masalah pembiayaan pendidikanpun tidak terlepas
dari kajian tentang uang/ dana berkaitan dengan perolehanya serta pengunaanya
dalam suatu proses pendidikan (sekolah).
2.2
Biaya Pendidikan
Biaya
pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta
didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok
masyarakat, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran
pendidikan.[4]
Biaya pendidikan tidak sama dengan pengeluaran pendidikan, karena pertama
belanja pendidikan mencakup tidak hanya pengeluaran untuk kegiatan rutin
(seperti pembayaran untuk layanan guru yang diberikan selama waktu tertentu)
namun juga pengeluaran pembangunan dengan istilah “kapital/modal” seperti:
pengeluaran untuk bangunan dan perlengkapan, perbaikan dan renovasi bangunan
tua dan lain-lain.
Jenis
biaya pendidikan dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori sebagai berikut:
a) Biaya
langsung (direct cost)
Biaya
pendidikan langsung (direct cost) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang
dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga sekolah. Biaya langsung,
berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan PBM, Penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru
dan pegawai lainya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan.
Kebanyakan
biaya langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem sekolah sendiri, dikeluarkan
selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar juga untuk keperluan
administrasi sekolah atau alat tulis kantor. Keperluan lain yang dikeluarkan
seperti untuk keperluan antara lain:
· Biaya
tambahan untuk ruangan, perlengkapan,belajar, alat peraga, bahan laboratorium,
pakaian praktik.
· Biaya
transportasi/angkutan sekolah.
· Biaya
buku pegangan guru dan buku di perpustakaan.
· Biaya
UKS dan biaya penyelenggaraan counseling.
· Biaya
mendatangkan guru tembahan/ narasumber.
b) Biaya
tidak langsung (indirect cost)
Biaya tidak langsung (indirect cost),
berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar
untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh
lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau yang
menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung
merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikanya. Misalnya ongkos
angutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar
tambahan.
c) Private
cost
Private cost merupakan keluruhan biaya
yang dikeluarkan keluarga, atau segala biaya yang harus ditanggung dan
dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Mislanya
keluarga membayar guru les private supaya anaknya pandai bahasa inggris dan
matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak pandai
menggunkan komputer.
d) Social
cost
Social cost merupakan biaya yang
dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk
membiayai segala keperluan belajar. Biaya ini yang dikeluarkan masyarakat sebagai
wujud partisipasinya dalam pemyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan bukan
hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orang tua saja tetapi juga menjadi
tanggung jawab bersama, pemerintah, orang tua dan masyarakat.
Biaya dari masyarakat indonesia di
indonesia sebelum anggaran pendidikan sebesar 20 %, biasanya/ pernah
dikeluarkan melalui BP3/ SPP dan melalui komite sekolah. Namun sekarang untuk
pendidikan dasar ( SD dan SMP ) pemerintah melarang ada biaya tembahan selain
yang dikeluarkan pemerintah, mengingat besarnya anggaran pendidikan 20%
dianggap telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan sekolah. Anggaran biaya
pendidikan yang 20% sudah termasuk partisipasi masyarakat untuk
menyelenggarakan pendidikan karena biaya ini berasal dari pajak yang dipungut
pemerintah untuk pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan pendidikan
(school tax).
e) Monetary
cost
Monetary cost. Selain pengeluaran dalam
bentuk uang atau materi, ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam
bentuk seperti itu, melainkan berbentuk jasa, tenaga dan waktu, biaya semacam
ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada/ dengan nilai uang.
Biaya yang dikeluarkan untuk keprluan semacam ini disebut biaya moneter.
f) Biaya
pendidikan
Biaya belajar yang dikeluarkan oleh
siswa diberbagai tingkat pendidikan tidak selalu seragam tergantung pada jenis
pendidikan seperti PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, apabila dihitung
biasanya meliputi:
· Iuran
siswa.
· Biaya
satuan kredit semester (SKS) persemester intra dan ekstra.
· Biaya
perlatan, Seperti buku paket dan lain-lain.
· Pengeluaran
pribadi.
· Biaya
yang hilang atau pendapatan yang semestinya diperoleh bila tidak sekolah.
· Bunga
kumulatif tahunan (deflasi) biasanya
sebesar 4% terhadap jumlah semua angka pengeluaran tersebut.
Biaya mutu sekolah khusus sekola dasar,
secara keseluruhan dapat tergambarkan oleh hasil penelitian untuk peningkatan
mutu SD. Artinya secara sungguh-sungguh sekolah dikelola supaya pelaksanaan
pendidikan bukan hanya berjalan apa adanya tetapi setiap uang yang dikeluarkan
dikaitkan kepada perbaikan pembelajaran. Sambil belanja rutin untuk
pembelajaran dikeluarkan, pengeluaran juga terkait pada usaha perbaikan layanan
mutu mengajar.
Berdasrkan hasil studi terhadap SD
dikota Bandung yang dilakukan oleh Nanang Fatah (1999:4), biaya yang
dikeluarkan untuk memperbaiki kulaitas pendidikan terdiri dari biaya untuk:
· Gaji/
Kesejateraan pegawai
· Pembinaan
Profesi Guru
· Pengadaan
Alat Pelajaran
· Pengadaan
bahan
· Perawatan
· Pengadaan
sarana kelas
· Pengadaan
sarana sekolah
· Pembinaan
siswa
· Pengelolaan
sekolah[5]
2.3
SUMBER-SUMBER BIAYA PENDIDIKAN
Sumber
pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negeri berasal dari pemerintah yang
umumnya terdiri terdiri dari dana rutin, yaitu gaji serta biaya ooperasional
sekolah dan perawatan fasilitas (OPF), serta dana yang berasal dari masyarakat,
naik yang berasal dari orang tua siswa, dan sumbangan dari masyarkat luas atau
dunia usaha.
Perlu diingat bahwa dana
sangat terkait dengan kepercayaan. Oleh karena itu, jika sekolah ingin
mendpatkan dukungan dana dari masyarakat, program yang dibuat oleh sekolah
harus menarik, bagus dan berjalan dengan baik serta bermanfaat luas. Dengan
kata lain, sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana
(Depdiknas, 2000:95).
Sumber-sumber
biaya pendidikan antara lain dari (1) APBN dan APBD, (2) sekolah (iuran siswa),
(3) Masyarakat (sumbangan), (4) dunia bisnis (perusahaan), dan (5) hibah.[6]
Nanang Fatah (2004: 143) juga menambahkan beliau mengatakan sumber-sumber
keuangan sekolah dapat bersumber dari : orang tua, pemerintah pusat, pemerintah
daerah, swasta, dunia usaha dan alumni[7]
2.4
STRUKTUR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Struktur
baya pendidikan terdiri dari : biaya satuan pendidikan, biaya personal, dan
biaya penyelenggaraan dan pengelolaan
satuan pendidikan. Rincian dari biaya-biaya tersebut dapat diuraikan dalam
paparan berikut:
Biaya satuan
pendidikan meliputi:
a) Biaya
investasi, meliputi:
· Biaya
investasi lahan pendidikan
· Biaya
investasi selain lahan pendidikan
b) Biaya
opersi, meliputi:
· Biaya
personalia
· Biaya
non-personalia
ü Beasiswa
ü Beasiswa
prestasi
ü Bantuan
biaya pendidikan
Biaya
penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan meliputi:
a) Biaya
investasi, meliputi:
· Biaya
investasi lahan pendidikan
· Biaya
investasi selain lahan pendidikan
b) Biaya
opersi, meliputi:
· Biaya
personalia
· Biaya
non-personalia
Biaya personalia
(pegawai), meliputi:
a) Biaya
personalia satuan pendidikan, yang terdiri dari:
· Gaji
pokok
· Tunjangan
yang melekat pada gaji
· Tunjungan
struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan
· Tunjangan
fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru dan dosen
· Tunjangan
fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru atau dosen
· Tunjangan
profesi bagi guru dan dosen
· Tunjangan
khusus bagi guru atau dosen
· Maslahat
tambahan bagi guru dan dosen
· Tunjangan
kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor (guru besar)
b) Biaya
non-personalia (bukan pegawai), meliputi:
· Gaji
pokok
· Tunjangan
yang melekat pada gaji
· Tunjangan
struktural bagi pejabat struktural
· Tunjangan
fungsional bagi pejabat fungsional
Biaya
non-personalia (bukan pegawai), meliputi:
a) Biaya
bukan pegawai terdiri dari:
· Alat
Tulis Sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai
· Rapat
· Transportasi/
perjalanan dinas
· Penilaian
· Daya
dan jasa
· Pemeliharaan
sarana dan prasarana
· Pendukung
pembinaan siswa
b) Asumsi-asumsi
dalam penentuan standard biaya satuan di sekolah:
· Bentuk
satuan pendidikan
· Jumlah
siswa
· Jumlah
guru
· Jumlah
tenaga kependidikan
· Biaya
pegawai
· Biaya
bukan pegawai
c) Biaya
ini diberikan berdasarkan asumsi kebutuhan setahun, yang meliputi:
· Pembinaan
siswa
ü Pramuka
ü Kesenian
ü Olahraga
ü Bahasa
asing
ü Lomba/
promosi kompetensi siswa (lks/ pks)
ü Palang
merah remaja (PMR)
ü POKJAR
dan PSR (Pekan Seni Remaja)
ü Kegiatan
kerohanian
ü Peringatan
hari besar nasional
ü Dan
lain-lain
· Penyelenggaraan
pembelajaran
ü Alat
Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai teori
ü Alat
Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai praktek
ü Pemeliharaan
dan perbaikan ringan
Ø Pemeliharaan
gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Ø Pemeliharaan
peralatan dan perabotan sekolah
Ø Perbaikan
gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Ø Perbaikan
peralatan dan perabotan sekolah
· Penyelenggaraan
Non-pembelajaran
ü Alat
Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai
ü Pemeliharaan
dan perbaikan ringan
Ø Pemeliharaan
gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Ø Pemeliharaan
peralatan dan perabotan sekolah
Ø Perbaikan
gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Ø Perbaikan
peralatan dan perabotan sekolah
ü Daya
dan jasa
Ø Listrik
Ø Telepon
Ø Internet
Ø Air
bersih, gas dan yang lainya
ü Pengelolaan
Ø Perjalanan
dinas
Ø Rapat
Ø Evaluasi
dan lainya[8]
2.4
PENGANGGARAN
Menurut Nanang Fatah (2000:
47), penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budeget).
Semetara itu anggaran atau budget meruapakan rencana operasional yang
dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu
tertentu.
Dalam
anggaran kegaiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai besaran dan biaya
yang dialokasikanya, sehingga terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian
yaitu besaran dan untuk membiayai kegiatan serta kegiatan itu sendiri.
Dalam anggaran setiap anggaran
tergambar dua sisi penting yaitu sisi penerimaan dan atau rencana penerimaan
dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan menunjukan sumber-sumber darimana dana
itu diperoleh apakah dari pemerintah baik pemrtintah pusat maupun daerah, dari
orang tua dari masyarakat, dan sumber lain yang dibenarkan, sedangkan sisi
pengeluaran menggambarkan alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap
komponen yang harus dibiayai (Nanang Fatah,2000:48).dengan demikian, anggaran
suatu lembaga dapat menggambarkan kegiata/ atau program yang akan atau sudah dilaksakan
serta besar biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan program yang tercantum dalam anggaran.
Menurut
Peterson penganggaran harus juga memperhatikan berbagai persoalan yang
berkaitan dengan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yaitu:
a) Penentuan
apa yang akan diusahakan dan metode altenatif apa yang akan dipakai untuk
mencapainya dengan sumber-sumber yang tersedia.
b) Pengoraganisasian,
koordinasi , dan pengawasan
c) Mengadakan
penilaian dan pertimbangan kembali tentang pencapaian yang nyata terhadap
tujuan, penyusunan kembali tujuan-tujuan tersebut, dan mengadakan penyesuaian
program-program kegiatan untuk mencapainya.
Hal
ini sangat diperlukan mengingat efektivitas biaya dalam anggaran sangat penting
untuk membiaya program-program yang memang perlu dan menunjang kegiatan belajar
mengajar, serta meminimalisir program yang tidak efektif dan memakan biaya
anggaran.
Adapun
di sekolah dalam hal pengalokasian dana/biaya yang akan dikeluarkan biasanya
akan terlihat dalam RAPBS yang umunya disampaikan oleh pihak sekolah dalam
Rapat BP3 (Dewan/Komite sekolah) kepada semua orang tua siswa. Untuk itu
penyusunan RAPBS harus dapat meyakinkan serta akurat sehingga timbul
kepercayaan dari pihak yang akan membantu termasuk orang tua siswa, dan agar
penyusunan RAPBS dapat efektif dan efisien, langkah-langkah ynag perlu diambil
adalah:
a) Menginventariskan
program/ kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang
b) Menyusun
program kegiatan tersebut berdasarkan jenis dan prioritas.
c) Menghitung
volume, harga satuan, dan kebutuhan dan untuk setiap komponen kegiatan
d) Membuat
kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan
anggaran, serta menuangkanya kedalam format buku RAPBS
e) Menghimpun
data pendukung yang akurat untuk acuan guna mempertahankan anggaran yang
dianjurkan (Depdiknas,2000:98)
Disamping
itu, penggunaanya harus transparan serta dibukukan secara benar dan jujur.
Keadaan ini akan berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan penyandang dana
sehingga akan terus terdorong untuk membantu dana pendanaan sekolah. Oleh
karena itu, pengelolaan dana harus efektif dan efisien, hal ini dikarenakan
kontribiusi pendanaan/ pembiayaan yang cukup signifikan pengaruhnya bagi
kualitas pendidikan di sekolah
BAB III
KESIMPULAN
Administrasi
pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan
sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau
lembaga pendidikan.
Anggaran
atau pembiayaan untuk pendidikan diperlukan karena anggaran pendidikan
merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang jalannya seluruh
pelaksanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan berasal dari beberapa sumber,
antara lain pemerintah pusat dan daerah, orangtua peserta didik, masyarakat,
pihak lain, serta dari dana sendiri yang halal.
Hal-hal
yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan, antara lain : pertama, Faktor
eksternal, terdiri atas berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijakan dan
kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi. Kedua,
faktor internal, terdiri atas tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan,
meteri yang disajikan, serta tingkat dan jenis pendidikan.
Dalam
melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan
membukukan atau accounting dan penyusunan program sekolahpun harus efisien dan
efektif dalam penggunaan dana.
DAFTAR PUSTAKA
Fatah, Nanang. Standard pembiayaan pendidikan. Bandung
(Remaja Rosdakarya:2012)
Suharsaputra,
Uhar. Administrasi Pendidikan. Bandung
(Refika Aditama:2013)
Suhardan,
Dadang. Ekonomi dan pembiayaan
pendiddikan. Bandung (Alfabeta :2012)
Fatah, Nanang. Ekonomi dan pembiayaan pendiddikan. Bandung
(Remaja Rosdakarya :2004)
[1]
Unhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan,
(Bandung: Refika Aditama, 2013), hal.288
[2]
Nanang Fatah, Standard Pembiayaan Pendidikan (Bandung:Remaja, 2012), hal.2
[3]
Ibid , hal. 2
[4]
Unhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2013),
hal.286
[5]
Dadang Suhardan, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung:alfabeta, 2012)
hal.23
[6]
Dadang Suhardan, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung:alfabeta, 2012)
hal.23
[7]
Nanang Fatah, Standard Pembiayaan Pendidikan (Bandung:Remaja, 2012), hal.41
[8]
Ibid. hal.17
0 komentar:
Posting Komentar